Dugaan Korupsi Pemotongan Jaspel Puskes Kaliwedi, 20 Persen Disetor ke Dinkes?

  • Whatsapp

Jurnalcirebon.com – Aroma tak sedap dugaan korupsi pemotongan honor jasa pelayanan medis di Puskesmas Kaliwedi Cirebon menyengat.

Penyelewengan dana kapitasi ini diduga melibatkan Kepala Puskesmas, Bendahara Puskesmas, kepala dinas kesehatan hingga Bupati.

Aparat berwajib diminta mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini.

Dana yang semestinya digunakan untuk pelayanan kesehatan sebesar 70 persen dan sisanya belanja operasional dalam praktiknya dana untuk jasa pelayanan medis diduga ada pemotongan.

Sejumlah petugas medis dan non medis Puskesmas mengeluhkan adanya pemotongan honor jasa pelayanan medis dengan modus meminta pengembalian honor yang sudah ditransfer dengan alasan untuk membayar honor 16 pegawai Puskesmas yang tidak memiliki SK Dinkes.

Besarnya honor jaspel yang disunat per pegawai bervariasi, ada yang mengaku dipotong Rp300.000 ada yang Rp500.000, bahkan mungkin ada yang lebih. Untuk pegawai yang mengembalikan dana jaspel paling cepat Puskesmas memberikan awward (penghargaan) dan diberikan dalam acara khusus yang digelar setiap bulan.

Pegawai Puskesmas juga mengeluhkan honor jaspel yang tidak dibayar selama tiga bulan dengan alasan dipinjam untuk mengurus akreditasi Puskesmas. “Katanya honor jaspel kami yang tiga bulan yang dipinjam untuk mengurus akreditasi akan dikembalikan. Buktinya sampai sekarang sudah satu tahun lebih hak kami belum juga dikembalikan,” ungkap salah seorang pegawai yang memohon identitasnya dirahasiakan.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Kaliwedi, Abdullah mengakui adanya pemotongan honor jasa pelayanan medis di Puskesmas yang dipimpinnya. Dia beralasan kebijakan tersebut dilakukan karena sudah ada kesepakatan dengan seluruh pegawai. Tujuannya untuk membayar honor 16 pegawai yang tidak mempunyai SK Dinas dan untuk tambahan honor dua dokter puskesmas untuk meningkatkan pelayanan.

“Tapi sejak awal 2020 kami sudah tidak lagi melakukan pemotongan honor jaspel pegawai. Adapun sekarang ada penurunan nilai honor jaspel karena di masa pandemi ini banyak anggaran yang dipotong termasuk adanya pemotongan dari Dinkes sebesar 20 persen,” kata Abdullah beberapa waktu lalu.

Namun, pernyataan Kapuskesmas Kaliwedi tersebut kemudian diralat. Melalui pesan WhatsApp Abdullah meralat pernyataan sebelumnya, “Utk pernyataan sy ttg penerimaan jaspel kan itu ada indikatornya dr bpjs sehingga yg d terima tentunya tdk tetap….
Adapun utk pengurangan 20 persen itu semua anggaran2 dan bukan dinas yg mengurangi.”

Tata kelola puskesmas yang masih buruk berpotensi fraud dan penyalahgunaan
pengelolaan dana kapitasi.

Besarnya kewenangan kepala daerah, kepala dinas, dan kepala puskesmas cukup efektif menekan petugas puskesmas yang
menerima jaspel.

Berlindung dibalik loyalitas, kepatuhan terhadap atasan dan ancaman mutasi serta jenjang karir, PNS/ASN yang
honor jaspel dipotong tidak berani memprotes dan melaporkan.

Belum adanya penegakan hukum dan aturan yang efektif dan luas, serta perlindungan dan jaminan karir membuat mereka semakin
tidak berani melaporkan penyelewengan dana kapitasi ini.

Pengelolaan dana ini
belum transparan, tata kelola belum baik, minimnya pengawasan, serta belum adanya sistem perlindungan dan jaminan bagi
PNS/ASN atau pihak lain dalam pelaporan penyimpangan.(ST/AO/Jurnal Cirebon).

 

Pos terkait