Politisi Partai Mercy, Herman Khaeron Tolak UU Omnibus Law

  • Whatsapp

Jurnal Cirebon.com – Senin 5 Oktober 2020 tidak ada jadwal Paripurna DPR RI dan Penutupan masa sidang pada 8 Oktober 2020. Namun tiba-tiba ada Bamus (Badan Musyawarah) dan Paripurna super cepat untuk mengesahkan RUU Ciptaker. Ada apa ini ?

Herman Khaeron, poltisi Partai Demokrat dari Dapil Indramayu-Cirebon menyayangkan pengambilan keputusan super kilat dalam pengesahan UU Cipta Kerja. Apalagi dia menilai banyak pasal yang dianggap bertentangan dengan norma konstitusi.

Bacaan Lainnya

“Dalam proses pembuatan aturan,  legislator bekerja  harus berlandaskan filosofis Undang-Undang. Substansi Omnibus Law harus memiliki koherensi dengan tujuan penciptaan lapangan kerja dan pemajuan UMKM, bukan semata untuk kepentingan kapitalis,”  tegas Suami Cawabup Indramayu, Ratnawati ini.

Meski banyak kalangan masyarakat yang menolak, namun tujuh dari 9 fraksi di DPR tetap menyetujui pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020) sore.

Hanya Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS yang menolak RUU ini. Benny K. Harman, anggota Fraksi Demokrat, bahkan tampak kesal karena interupsinya sempat ditolak Azis Syamsuddin selaku pimpinan sidang.

“Pimpinan, kalau tidak dikasih kesempatan kami memilih walk out pimpinan,” kata Benny.

Sejumlah anggota Fraksi Demokrat kemudian berjalan keluar dari paripurna yang dipimpin wakil ketua DPR Azis Syamsuddin. (Nu007)

Pos terkait